Artikel

Wonokerto – Dalam upaya meningkatkan tata kelola arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan Exit Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 di Kecamatan Wonokerto, Rabu (13/5).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibu Atik selaku perwakilan tim pengawasan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan. Exit meeting dilaksanakan sebagai penutup rangkaian pengawasan kearsipan internal yang sebelumnya telah dilakukan pada sejumlah unit kerja di lingkungan Kecamatan Wonokerto.

Dalam sambutannya, Ibu Atik menyampaikan bahwa pengawasan kearsipan merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi dan profesional. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat kerja mampu meningkatkan pengelolaan arsip secara sistematis, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan.

“Pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator tertib administrasi pemerintahan. Kami berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip,” ujar Ibu Atik.

Selain menyampaikan hasil evaluasi, tim pengawasan juga memberikan beberapa masukan dan rekomendasi terkait penataan arsip, kelengkapan administrasi, hingga penerapan standar kearsipan di lingkungan kecamatan. Beberapa hal yang sudah berjalan baik diapresiasi, sementara kekurangan yang masih ditemukan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.

Pihak Kecamatan Wonokerto menyambut baik pelaksanaan pengawasan tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan arsip. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat semakin optimal.

Kegiatan exit meeting berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan diskusi serta penyerahan hasil pengawasan kepada pihak Kecamatan Wonokerto.

Wonokerto – Pemerintah Kecamatan Wonokerto bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah dengan mendirikan posko banjir terpadu di Kantor Kecamatan Wonokerto. Posko ini menjadi pusat koordinasi penanganan darurat, pendataan warga terdampak, serta distribusi bantuan logistik kepada masyarakat.

Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai di wilayah pesisir yang terdampak di 11 desa se-Kecamatan Wonokerto tendampak  banjir. Desa-desa yang terdampak meliputi Pesanggrahan, Tratebang, Api-Api, Bebel, Werdi, Pecakaran, Wonokerto Wetan, Rowoyoso, Wonokerto Kulon, Sijambe, dan Semut.

Melalui Posko Banjir Kecamatan Wonokerto, pemerintah bersama unsur Forkompimcam, relawan, serta perangkat desa melakukan distribusi bantuan sembako secara bertahap dan merata kepada warga yang membutuhkan. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula, air mineral, serta kebutuhan pokok lainnya.

Pelaksana Tugas Camat Wonokerto, Mokhtar Khodori, S.Sos., MM menyampaikan bahwa pendirian posko banjir bertujuan untuk memastikan penanganan berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran.

“Posko ini menjadi pusat kendali informasi dan distribusi bantuan. Kami berupaya memastikan seluruh warga terdampak di 11 desa menerima bantuan sembako sesuai kebutuhan. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan instansi terkait,” ujarnya.

Selain pendistribusian bantuan, posko banjir juga melayani pengaduan masyarakat, pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta pemantauan kondisi debit air. Aparat TNI-Polri, tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta relawan turut membantu proses evakuasi dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak.

Pemerintah Kecamatan Wonokerto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi. Warga juga diminta segera melaporkan kondisi darurat melalui pemerintah desa atau langsung ke Posko Banjir Kecamatan Wonokerto.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan penanganan dampak banjir di Kecamatan Wonokerto dapat berjalan optimal serta mampu meringankan beban warga yang terdampak.

Musrenbang Kecamatan Wonokerto Tahun 2026 Sepakati 11 Usulan Prioritas untuk RKPD 2027

Wonokerto – Pemerintah Kecamatan Wonokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan Pra Musrenbang, di mana telah tersaring 11 (sebelas) usulan prioritas dari desa-desa se-Kecamatan Wonokerto.

Sebelas usulan tersebut merupakan hasil forum Musrenbang Desa dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan partisipatif.

Adapun 11 usulan prioritas tersebut meliputi:

1. Desa Pesanggrahan: Rehabilitasi tebing bronjong Sungai Sengkarang sepanjang Desa Pecakaran – Desa Pesanggrahan – Kelurahan Bener.
2. Desa Tratebang: Normalisasi Sungai Dopang Desa Tratebang.
3. Desa Api-Api: Perbaikan Jalan Usaha Tambak menuju Pantai Api-Api.
4. Desa Bebel: Rehabilitasi jalan (turap, talud/tebing jalan dan pengaspalan) ruas Kepatihan – Bebel.
5. Desa Werdi: Rehabilitasi jalan (turap, talud/tebing jalan dan pengaspalan) ruas Werdi – Siwalan.
6. Desa Pecakaran: Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
7. Desa Wonokerto Wetan: Rehabilitasi jalan (turap, talud/tebing jalan dan pengaspalan) ruas Kepatihan – Bebel.
8. Desa Rowoyoso: Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Dukuh Buntek.
9. Desa Wonokerto Kulon: Rehabilitasi jalan (turap, talud/tebing jalan dan pengaspalan) Pantai Rejo RT 24 RW 06.
10. Desa Sijambe: Pembangunan Jembatan Sijambe RT 02, RT 10, dan RT 12.
11. Desa Semut: Rehabilitasi jembatan sebelah utara masjid Desa Semut.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Camat Wonokerto, Mokhtar Khodori, S.Sos., MM menegaskan bahwa sebelas usulan tersebut telah melalui proses skala prioritas yang matang di tingkat desa dan kecamatan.

“Saya menegaskan bahwa 11 usulan ini merupakan hasil skala prioritas bersama. Besar harapan kami, melalui forum ini kita dapat menyepakati dan bersama-sama mengawal usulan tersebut agar dapat terakomodir dalam RKPD Tahun 2027,” tegasnya saat membuka acara secara resmi.

Musrenbang Kecamatan Wonokerto turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 3, perwakilan Bapperida Kabupaten Pekalongan, Forkompimcam Wonokerto, Kapolsek Wonokerto, Danramil Wonokerto, Komandan Pos TNI AL Wonokerto, Kepala Puskesmas Wonokerto, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Korlab PLKB, Kepala KUA Wonokerto, Koordinator Penyuluh Pertanian, para Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Wonokerto, tokoh agama, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, serta seluruh delegasi desa.

Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam memperjuangkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur jalan, pengendalian banjir, penerangan jalan, serta pembangunan jembatan sebagai penunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Kecamatan Wonokerto.

Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Musrenbang Kecamatan Wonokerto Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan berkelanjutan menuju Kabupaten Pekalongan yang lebih maju dan sejahtera.

[Gambar]

[Gambar]

[Gambar]